Korupsi Ada Karena Sifat Rakus

redaksi Mon 12 Rabi Al Thani 1441AH 9-12-2019AD 0
Korupsi Ada Karena Sifat Rakus

Jaenal Mutakin.
BANDUNG:Pakar politik dan pemerintahan Universitas Padjajaran Bandung, Muradi, mengungkapkan prilaku korupsi sangat sulit dihilangkan karena salah satunya berkaitan erat dengan kekuasaan, dan sifat rakus

Muradi menjelaskan, korupsi cenderung dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan ini diperkuat oleh data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut aparatur sipil negara (ASN), legislator, dan kepala daerah menempati peringkat tiga besar sebagai pihak yang melakukan korupsi.

“Korupsi sifatnya lebih mengarah ke kekuasaan. Ini terjadi dari hulu sampai hilir,” ujar Muradi, usai diskusi yang digelar Kelompok Kerja Wartawan Gedung Sate dalam rangka memeringati Hari Antikorupsi Dunia 2019, bertemakan ‘Dampak Korupsi terhadap Lingkungan’, di Universitas Sangga Buana, Bandung, Senin 9 Desember 2019

Muradi menuturkan, kekuasaan yang memberi segala kenyamanan bagi pemiliknya cenderung menimbulkan perilaku koruptif. Apalagi semakin canggih seiring perkembangan zaman dapat dilakukan dengan berbagai cara

“Selama kekuasaan membuat nyaman, korupsi akan ada,” ujarnya

Terkait posisi tiga besar pelaku korupsi yang diduduki ASN, legislator, dan kepala daerah, menurut Muradi hal ini dikarenakan biaya politik di dalam negeri yang sangat mahal.

“Problem politisi dia butuh untuk pemenangan (pemilu). Tahun ketiga, tahun keempat (jabatan) sudah sibuk untuk penyiapan periode berikutnya,” ujar Muradi

Menurut Muradi, perlu upaya keras dan serius untuk menghilangkan korupsi. Terutama dengan memperbaiki sistem baik dalam pemerintahan maupun penjaringan politik.

“Sistem yang diperbaiki. (Contohnya) Dengan modernitas, seperti sistem di-online-kan. Mungkin tidak semua berhasil, tapi ini berjalan,” ujarnya

Selain itu, perlu keberanian dari pihak terkait seperti pemegang kebijakan dan aparat penegak hukum untuk memberikan efek jera sehingga bisa meminimalisasi perilaku koruptif.

“Langkah Menteri BUMN untuk mengurangi pola-pola di BUMN itu bagian dari represivitas. Kalau (pejabat BUMN) salah, ya ganti saja,” ujarnya

Sementara itu. Ketua Dewan Pembina Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, Dedi Kurniawan, menilai, perilaku korupsi ini sudah sangat memperihatinkan. Bahkan, kondisi lingkungan yang rusak diakibatkan juga oleh tindakan tidak terpuji itu.

“Kerusakan lingkungan ada indikasi kuat akibat korupsi,” ujarnya

Menurut Dedi, perilaku koruptif yang merusak lingkungan ini terlihat dari tidak tegasnya pemerintah dalam menjalankan aturan.

“Contohnya provinsi tidak tegas dalam memberi rekomendasi izin di KBU (Kawasan Bandung Utara),” ujarnya

Kondisi ini berdampak terhadap tidak terpolanya pembangunan sehingga tidak berwawasan lingkungan. Sebagai contoh, menurutnya, pemerintah terus mengizinkan beroperasinya tambang galian C meski merusak lingkungan dan tidak memberi pendapatan yang besar.

“APBD Jawa Barat ini 90 persen dari pajak kendaraan bermotor. Lalu kenapa terus mengizinkan galian C,” ujarnya

Anggota DPRD Jawa Barat, Sugianto Nanggolah, menilai, korupsi terjadi akibat lemahnya integritas para pihak terkait.

“Aturan tidak ada yang jelek, tapi yang menjalankan aturan yang jelek,” ujarnya

Menurut dia, setiap regulasi yang dimiliki negara kita saat ini sudah bagus, punya perda dan Undang-Undang, namun tergantung yang menjalankannya

“Kemampuan pemerintah dalam menjalankan undang-undang itu yang jadi persoalan. Sehingga ada korupsi. Kita punya aturan, undang-undang, tapi semua dilanggar,” ujarnya. (Rsh)

Leave A Response »